Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, menegaskan bahwa hingga saat ini dirinya tidak menerima laporan adanya kemahalan harga sewa terminal bahan bakar minyak (BBM) yang dibayarkan oleh Pertamina. Pernyataan tersebut disampaikan Ahok untuk merespons berbagai isu dan spekulasi publik yang menyoroti besarnya biaya sewa terminal BBM, khususnya yang dikelola oleh pihak ketiga.
Ahok menyatakan bahwa setiap laporan terkait potensi pemborosan atau ketidakwajaran biaya seharusnya disampaikan secara resmi melalui mekanisme pengawasan internal. Menurutnya, tanpa adanya laporan konkret dan data pendukung, tudingan kemahalan harga sewa tidak bisa langsung disimpulkan sebagai sebuah pelanggaran.
Mekanisme Pengawasan dan Transparansi Ahok
Dalam penjelasannya, Ahok menekankan bahwa Pertamina memiliki sistem pengawasan yang cukup ketat, baik melalui internal audit maupun pengawasan dari pemegang saham dan lembaga terkait. Setiap kontrak kerja sama, termasuk sewa terminal BBM, dilakukan berdasarkan kajian bisnis, kebutuhan operasional, serta perhitungan keekonomian yang matang.
Ahok juga menyebutkan bahwa apabila ditemukan indikasi harga yang tidak wajar, maka hal tersebut akan langsung menjadi perhatian manajemen dan dewan komisaris Tuna55. Ia memastikan tidak ada toleransi terhadap praktik yang merugikan perusahaan maupun negara, mengingat Pertamina adalah badan usaha milik negara yang mengelola aset strategis.
Latar Belakang Isu Sewa Terminal BBM
Isu sewa terminal BBM mencuat seiring dengan meningkatnya perhatian publik terhadap efisiensi dan tata kelola BUMN. Beberapa pihak menilai biaya sewa terminal yang digunakan Pertamina terkesan tinggi dan berpotensi membebani keuangan perusahaan. Namun, Ahok menegaskan bahwa biaya tersebut harus dilihat secara komprehensif, termasuk kapasitas terminal, lokasi strategis, fasilitas pendukung, serta urgensi operasional.
Menurut Ahok, dalam kondisi tertentu, menyewa terminal BBM bisa menjadi pilihan yang lebih efisien dibandingkan membangun fasilitas baru yang membutuhkan investasi besar dan waktu lama. Oleh karena itu, penilaian mahal atau tidaknya sewa harus berbasis data dan perbandingan yang objektif.
Komitmen Terhadap Tata Kelola yang Baik
Ahok kembali menegaskan komitmennya untuk memperkuat prinsip good corporate governance di tubuh Pertamina. Ia mendorong semua pihak, baik internal maupun eksternal, untuk berani melaporkan jika menemukan kejanggalan yang disertai bukti kuat. Menurutnya, kritik yang konstruktif justru dibutuhkan untuk memperbaiki kinerja perusahaan.
Ia juga mengingatkan agar isu-isu strategis seperti pengelolaan BBM tidak digiring ke arah opini tanpa dasar yang jelas. Hal tersebut dapat menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat dan mengganggu kepercayaan publik terhadap Pertamina.
Dengan pernyataan ini, Ahok berharap masyarakat mendapatkan gambaran yang lebih utuh terkait isu sewa terminal BBM. Ia menegaskan bahwa hingga kini tidak ada laporan resmi mengenai kemahalan harga sewa tersebut. Ke depan, Pertamina berkomitmen untuk terus meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan bisnis yang diambil.
