KPK Menyita Barang Bukti Sebesar Rp 6,38 Miliar Kasus Suap

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menindaklanjuti kasus suap terkait pelayanan perpajakan

di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara. Dalam proses penyidikan, KPK berhasil menyita

barang bukti senilai Rp 6,38 miliar, berupa uang tunai, dokumen, dan aset lain yang diduga terkait dengan praktik suap tersebut.

Penyitaan ini dilakukan untuk memperkuat bukti dan mendukung proses hukum terhadap oknum pegawai pajak

dan pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan suap. KPK memastikan bahwa semua aset yang disita akan diamankan

dan dicatat secara rinci sebagai bagian dari penyidikan resmi.

Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakut

Kasus ini bermula dari laporan adanya dugaan permintaan dan penerimaan suap oleh oknum pegawai pajak kepada

wajib pajak yang ingin mempercepat pelayanan atau mendapatkan keringanan tertentu. Dugaan suap ini menimbulkan

kerugian negara serta merusak integritas institusi pajak.

Penyidik KPK mendalami aliran uang serta keterlibatan beberapa pihak, baik internal pegawai KPP maupun pihak luar,

yang memfasilitasi proses suap tersebut. Penanganan kasus ini menjadi bagian dari upaya KPK untuk memberantas

praktik korupsi di sektor perpajakan, yang kerap menjadi sorotan publik.

Barang bukti yang berhasil diamankan KPK mencapai total Rp 6,38 miliar, terdiri dari uang tunai dalam berbagai nominal,

dokumen transaksi, serta beberapa aset yang diduga terkait dengan pembayaran suap. Selain itu, penyidik juga melakukan

penyitaan rekening dan bukti digital untuk memastikan jejak transaksi dapat dilacak.

“Penyitaan ini diperlukan agar penanganan kasus menjadi lebih terang-benderang dan terbuka bagi publik Tuna55.

Semua yang disita akan dicatat dan dijadikan bukti di pengadilan,” ujar juru bicara KPK.

KPK memastikan bahwa semua pihak yang terlibat akan diproses sesuai hukum, termasuk pegawai pajak yang

menerima suap dan pihak eksternal yang menyalurkan uang tersebut. Tersangka akan menghadapi ancaman pidana

penjara dan denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, KPK berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan evaluasi internal agar praktik

serupa tidak terulang, sekaligus menegaskan komitmen memberantas korupsi di seluruh lini pelayanan pajak.

KPK mengimbau seluruh pegawai pajak untuk menjaga integritas dan menolak praktik suap dalam bentuk apa pun.

Bagi wajib pajak, KPK menekankan pentingnya prosedur resmi dan transparan dalam setiap transaksi perpajakan.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa korupsi di sektor pajak tidak ada toleransi, dan setiap pelanggaran akan

ditindak tegas demi menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga negara.