Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Bekasi Ade Kuswara. Salah satu fokus penyidikan terbaru adalah penelusuran aliran dana yang diduga mengalir kepada Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono. KPK menegaskan bahwa penelusuran ini bertujuan memastikan besaran uang yang diterima serta peran pihak-pihak terkait dalam perkara tersebut.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk mengungkap secara utuh konstruksi perkara, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang turut menikmati hasil tindak pidana korupsi.
Dugaan Keterlibatan Pihak Legislatif
Nama Ono Surono mencuat setelah penyidik menemukan indikasi adanya aliran dana yang diduga berkaitan dengan kebijakan dan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. menyatakan masih mengumpulkan alat bukti berupa keterangan saksi, dokumen keuangan, serta jejak transaksi untuk memastikan kebenaran dugaan tersebut.
Juru bicara menyampaikan bahwa penyidik tidak ingin berspekulasi sebelum seluruh fakta diperoleh secara lengkap. “Yang bersangkutan masih berstatus saksi. Penyidik sedang mendalami berapa jumlah uang yang diterima dan dalam konteks apa,” ujarnya.
Pemeriksaan dan Pengumpulan Bukti
Dalam proses penyidikan, KPK telah memeriksa sejumlah saksi dari unsur pemerintah daerah, pihak swasta, serta lembaga legislatif. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk menelusuri mekanisme dugaan korupsi, mulai dari perencanaan anggaran, pengesahan kebijakan, hingga pelaksanaan proyek.
Penyidik juga menelusuri rekening serta aset yang diduga berkaitan dengan aliran dana korupsi. KPK menegaskan bahwa penelusuran ini dilakukan secara profesional dan sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Respons Pihak Terkait
Hingga saat ini, pihak Ono Surono belum memberikan keterangan resmi terkait penelusuran yang dilakukan KPK. Sementara itu, KPK menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, termasuk pejabat legislatif.
“KPK bekerja berdasarkan bukti. Jika nantinya ditemukan cukup alat bukti, tentu akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum,” kata perwakilan Tuna55.
Komitmen KPK Ungkap Kasus hingga Tuntas
Kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah dan berpotensi menyeret unsur legislatif ini kembali menyoroti pentingnya pengawasan dalam pengelolaan anggaran daerah. menyatakan berkomitmen untuk mengusut perkara ini hingga tuntas guna memberikan efek jera dan menjaga integritas penyelenggaraan pemerintahan.
Pengamat hukum menilai penelusuran aliran dana kepada pejabat legislatif merupakan langkah krusial untuk mengungkap jaringan korupsi yang lebih luas. Menurut mereka, praktik korupsi di daerah kerap melibatkan kolaborasi antara eksekutif dan legislatif.
Penegakan Hukum dan Harapan Publik
Publik berharap dapat mengungkap secara transparan seluruh pihak yang terlibat dalam kasus korupsi Bupati Bekasi Ade Kuswara, termasuk memastikan apakah benar terdapat penerimaan uang oleh pejabat lain.
Dengan proses penyidikan yang masih berjalan, meminta masyarakat bersabar dan menghormati asas praduga tak bersalah. Penelusuran terhadap jumlah uang yang diduga diterima Ono Surono diharapkan dapat memperjelas arah kasus sekaligus memperkuat upaya pemberantasan korupsi di tingkat daerah.
