Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan baru terkait praktik pemerasan tenaga kerja asing (TKA)
di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Dalam penyelidikan awal, KPK menduga Sekretaris Jenderal Kemnaker
era Menteri Hanif Dhakiri menerima uang hasil pemerasan senilai Rp 12 miliar.
Kasus ini menjadi perhatian publik karena diduga melibatkan pejabat tinggi kementerian dan berdampak pada kredibilitas
pengelolaan tenaga kerja asing di Indonesia.
Modus Dugaan Pemerasan
Menurut keterangan penyidik, dugaan pemerasan dilakukan terhadap perusahaan yang ingin mempekerjakan TKA.
Perusahaan diminta memberikan sejumlah uang kepada oknum tertentu agar proses izin, rekomendasi, atau administrasi
terkait TKA dapat berjalan lancar.
Dugaan ini menjadi sorotan karena nilai uang yang besar, mencapai Rp 12 miliar, yang menandakan praktik sistemik
dan melibatkan pejabat di level tinggi. masih mendalami aliran dana dan pihak-pihak yang diduga terlibat.
Proses Penyidikan
Penyidik KPK telah melakukan serangkaian pemeriksaan, termasuk memanggil beberapa saksi, menelusuri dokumen terkait izin
TKA, dan memeriksa transaksi keuangan. Hingga saat ini, status Sekjen Kemnaker tersebut masih berstatus tersangka dugaan
penerima uang dari praktik ilegal tersebut.
menegaskan akan menindaklanjuti kasus ini secara transparan dan sesuai prosedur hukum, memastikan bahwa tidak ada
pihak yang dilindungi karena jabatannya.
Reaksi Publik dan Pemerintah
Pengungkapan dugaan ini memicu perhatian masyarakat luas. Banyak pihak menuntut segera menuntaskan penyidikan agar
kasus ini menjadi contoh nyata penegakan hukum terhadap korupsi pejabat tinggi negara.
Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan akan mendukung proses hukum yang sedang berjalan dan menegaskan
komitmen untuk menindak praktik ilegal di lingkup kementerian.
Dampak terhadap Pengelolaan TKA
Kasus ini menimbulkan kekhawatiran terkait integritas sistem perizinan TKA di Indonesia. Selama ini, pengawasan TKA
merupakan salah satu aspek penting untuk menjaga kepentingan tenaga kerja lokal dan memastikan investasi asing berjalan sesuai aturan.
Tuna55 menegaskan bahwa pemberantasan praktik pemerasan seperti ini akan berdampak positif pada pengelolaan TKA,
menciptakan iklim usaha yang bersih, dan meningkatkan kepercayaan investor.
Komitmen KPK
Pimpinan KPK menegaskan bahwa lembaga akan terus menindak tegas korupsi pejabat publik, termasuk yang berada di
level kementerian, demi menjaga integritas birokrasi dan perlindungan hukum bagi pihak yang sah.
Masyarakat diimbau untuk tetap mengikuti perkembangan kasus secara obyektif dan memberikan ruang bagi penyidik untuk
bekerja. KPK menegaskan bahwa siapa pun yang terbukti bersalah akan diproses sesuai ketentuan hukum, tanpa pandang bulu.
Dengan kasus dugaan Rp 12 miliar ini, publik kembali diingatkan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya pada level menengah,
tetapi juga harus menembus pejabat tinggi yang memegang kendali administratif di kementerian.
